Catatan menjadi Ketua Panitia Pemilihan RW 07 dan RT Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua – Wua
Oleh: Kadek Yogiarta
Dalam sepekan terakhir, fokus saya ke satu tugas yang mungkin bagi sebagian orang tampak sederhana, tetapi bagi saya pribadi menyimpan makna, yaitu menjadi Ketua Panitia Pemilihan RW 07/RT masa bhakti 2026-2031 di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.
Demi mensukseskan amanat ini saya mengurangi konsentrasi di kantor yang kebetulan akhir tahun agak longgar dan juga pada aktivitas mengajar maupun mengikuti kuliah online yang hanya sekedar hadir di layar bahkan tidak konsen pada tugas tugas yang diberikan dosen.
Tidak ada motif politik, apalagi ekonomi yang ada hanya satu dorongan yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat sebagaimana mandat dari Ketua RT 03 yang memberikan kepercayaan sebagai panitia.
Saya menikmatinya dan enjoy meskipun ada sedikit gangguan mungkin karena faktor umur. Sebelumnya juga pada pemilu tahun 2024 saya pernah menjadi Ketua KPPS pada di Pemilu Legislatif dan juga Pilwali Kota Kendari, dua proses pemilihan yang saya ketuai berjalan baik dan lancar, tanpa kendala berarti.
Namun pemilihan kali ini berbeda, ditingkat warga, politik tidak diukur dari baliho besar dan modal mahar, melainkan dari solidaritas, emosi sosial, dan rasa saling percaya.
Ketika Demokrasi Harus Berdiri Tanpa Anggaran
Sejak awal, kami diperhadapkan pada satu fakta yang menggelitik nurani tidak ada satu rupiah pun dukungan anggaran APBD Kota Kendari untuk suksesi Pemilihan RW/RT ini.
Tidak ada alokasi, dan mungkin karena daerah sedang menutup defisit, ataupun memang tidak di alokasikan. Atas kondisi itu kehidupan warga tidak berhenti hanya karena anggaran berhenti.
Dalam rapat perdana, dan juga informasi pengalaman dan juga dari RW lain justru menambah kegelisahan saya bahwa biaya operasional dibebankan kepada calon, berkisar Rp 800 ribu hingga Rp.1 juta. Alasannya, demi pendataan, logistik TPS sampai penyiapan lokasi TPS dengan segala kebutuhannya, dan agar warga tidak dibebani, karena yang menikmati honor nanti adalah calon terpilih, begitu pandangan di luar sana.
Sekilas tampak praktis namun secara moral, itu bagi saya pribadi menyesakkan. Demokrasi tidak boleh lahir dari ukur mengukur tebal tipis dompet, jika ongkos menjadi gerbang seleksi, maka yang menang adalah daya beli, bukan legitimasi sosial.
Karena itu saya memilih langkah berbeda mengajak warga bergotong-royong melalui sumbangan sukarela, tidak ada paksaan dan tidak ada tarif. Hanya solidaritas dan apa hasilnya? dana cukup warga ringan tangan calon tidak terbebani panitia bekerja tenang. Inilah demokrasi yang tumbuh dari akar budaya kita urunan, bukan pungutan.
Protes Bukan Ancaman Tapi Vitamin Demokrasi
Setelah isu pembiayaan mereda, datang komplain baru melalui grup Whatsapp dan juga komplain secara langsung dari salah satu calon tentang pemilihan lokasi TPS yang awalnya saya tentukan di Posyandu BTN Permata Anawai berdasarkan pertimbangan dan keputusan rapat.
Saya tidak menutup telinga, saya pandang protes bukan gangguan adalah vitamin demokrasi dan dinamika dalam pemilihan. Kami membuka forum bersama para calon, mendengar keberatan mereka, belum ada kata sepakat dan pada akhirnya saya meminta Ketua RW membentuk tim independen dari tokoh masyarakat serta pihak kelurahan.
Namun situasi psikologis membuat keputusan kembali ke panitia. Pada titik itu saya memilih kembali ke pangkal, mencari informasi keberatan dengan bertanya langsung kepada warga, dari beberapa warga yang saya kenal, dari saran ke saran, dari aspirasi ke aspirasi, saya mengubah keputusan TPS di pindahkan sebagaimana harapan warga, konsekuensinya, warga membantu menyiapkan lokasi, meja, kursi, hingga tenda tambahan.
Perubahan sikap bukan kelemahan itu kemenangan akal sehat. Kompromi bukan tunduk pada tekanan itu cara menempatkan kepentingan umum di atas ego kelompok.
Angka yang Berbicara Jujur
Tanggal 20, pemilihan berlangsung tertib, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi pada angka 80 persen berdasarkan kehadiran pemilih.
Lurah Anawai dan Camat Wua-Wua dua kali datang memantau. Penghitungan dilakukan terbuka, angka tidak pernah berbohong, Calon Ketua RW 07 saudara Usman Afandi unggul 134 suara atas Hasifun Bantina (92 suara).
RT 03, Hardian menang 44 suara atas Asrahim (34 suara). Empat RT lain terpilih aklamasi karena hanya satu pendaftar. Itulah demokrasi tanpa aroma uang, tanpa mahar, tanpa karpet merah, yang berbicara adalah suara warga.
Jabatan Adalah Pelayanan, Bukan Panggung
Harapan saya selalu Ketua Panitia yang tugasnya telah selesai sederhana saja, para Ketua terpilih baik RW 07 dan RT lingkup wilayah Rw 07 tidak menjadikan jabatan sebagai aksesori sosial, tetapi sebagai ladang pelayanan, warga tidak butuh hanya simbol saja, mereka butuh hadir, yang dibutuhkan bukan hanya nama dan identitas saja melainkan kepedulian, pelayanan, rasa aman dan nyaman karena adanya pemimpin, yang siap memikul amanah.
Menghidupkan Demokrasi Dari Gang Bukan Dari Gedung
Demokrasi di tingkat warga adalah barometer paling jujur kualitas demokrasi nasional, di sinilah kita bisa melihat apakah masyarakat masih percaya pada proses, apakah kita masih menghormati pilihan berbeda, apakah kita masih mengerti bahwa kalah itu bukan aib, menang bukan hak istimewa.
Jika pemilihan kecil ini dijaga dengan dedikasi, maka marwah demokrasi bangsa aman. Jika diabaikan, demokrasi tinggal menjadi slogan tanpa ruh, tanpa rasa, tanpa keteladanan. Kini kita sudah punya pemimpin baru untuk lima tahun yang akan datang.
Saatnya berhenti berjarak, saatnya meninggalkan kubu, saatnya bersatu sebagai warga, yang terpenting bukan siapa yang menang kemarin, melainkan apa yang bisa kita kerjakan besok. Anak-anak menyaksikan proses ini dan kelak mereka akan meniru apa yang mereka lihat.
Maka mari jadikan lingkungan kita contoh yang lebih dewasa daripada gonjang-ganjing politik nasional. RW 07 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, sudah membuktikan satu hal kita tidak butuh uang untuk menjaga martabat demokrasi, kita hanya butuh warga yang mau peduli dan itu kita punya Itu modal terbesar kita. (**)
