Sultraonline, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan INA Digital, Government Technology (GovTech) yang menyederhanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Istana Negara pada Senin (27/05/2024).
Dalam acara tersebut Joko Widodo menegaskan, kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukannya mempersulit dan bukan memperlambat.
Sehingga, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat.
” Selain manfaat juga kemudahan urusan masyarakat yang menjadi tolak ukur pelayanan.
Bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga dan di pemerintah tingkat daerah provinsi serta tingkat kabupaten dan kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi dan 27.000 platform jika berjalan sendiri-sendiri,” tegas Joko Widodo.
Sementara itu, Mennteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini.
“Kementerian ATR/BPN sendiri, tentunya ingin menjadi bagian yang integral karena kita juga punya berbagai layanan publik.
Termasuk dalam layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan begitu, kita harapkan ke depan (layanan pertanahan, red) semakin mudah diakses dan sekali lagi semakin baik melayani masyarakat kita,” ujar Menteri AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN optimis INA Digital dapat menghadirkan birokrasi yang semakin melayani dan memudahkan segala urusan masyarakat.
Hadir pada kegiatan ini, jajaran Menteri dan Kepala Lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju; sejumlah gubernur, bupati dan wali kota dari berbagai penjuru Indonesia.
Dengan diluncurkannya INA Digital, pemerintah tidak boleh lagi menambah aplikasi baru untuk layanan masing-masing. Presiden berharap INA Digital menjadi satu portal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pemerintahan. (Ide/Rilis)
